Sumber foto : pexels.com
Dalam catatan panjang sejarah ekonomi-politik, krisis jarang sekali datang sebagai aktor tunggal. Krisis selalu hadir dalam wujud yang berlapis. Premis sederhana namun patut untuk direnungi : ketika krisis ekonomi berhimpit dengan krisis politik, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar angka pertumbuhan dalam laporan statistik, melainkan legitimasi sebuah kekuasaan.
Almarhum ekonom senior, Faisal Basri, jauh-jauh hari di tahun 2024 telah menyalakan alarm. Dimana analisisnya merujuk pada tahun 2026 sebagai titik kulminasi berbagai variabel kerapuhan akan bertemu pada satu muara yang sama.
Anatomi Krisis : Dari "MANTAB" ke "MAUT" hingga Erosi Sosial
Gejala krisis ekonomi struktural ini dapat diidentifikasi melalui tiga fase degradasi sosial-ekonomi yang terjadi di akar rumput.
Fase pertama adalah *MANTAB (Makan Tabungan).* Ini merupakan sinyal melemahnya daya beli riil di mana pendapatan rumah tangga tak lagi sanggup mengejar laju inflasi. Tabungan yang seharusnya menjadi bantalan darurat kini dikuras habis demi menyambung konsumsi harian. Sektor riil mulai mengalami stagnasi, dan mesin pertumbuhan dari sisi permintaan domestik mulai kehilangan tenaga. Fenomena MANTAB ini mulai terjadi setidaknya sejak akhir tahun 2024.
Dikutip dari situs keuangan.kontan.co.id , Direkstur Celios Direktur Celios, Bhima Yudhistira memprediksi pelemahan simpanan rumah tangga masih akan berlanjut hingga 2026. Ia menilai penurunan pendapatan formal, kenaikan biaya hidup, serta dampak bencana terkait perubahan iklim akan membuat kemampuan menabung masyarakat semakin menurun.
Fase kedua berpindah ke zona *MAUT (Makan dari Utang)*. Ketika tabungan ludes, instrumen kredit, terutama pinjaman konsumtif dan paylater, menjadi penopang semu kehidupan. Lonjakan ketergantungan pada utang ini menaruh ekonomi rumah tangga di atas lapisan es tipis yang siap retak kapan saja. Jika gagal bayar massal terjadi, kontraksi ekonomi yang lebih dalam tinggal menunggu waktu.
Dikutip dari situs www.idnfinancials.com Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyampaikan angka penyaluran kredit pinjol meningkat 25,45% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun 2024.
Fase ketiga adalah *Erosi Sosial.* Di titik ini, krisis tak lagi hanya soal angka, melainkan perubahan psikologis kolektif. Potensi tekanan ekonomi bisa mengarah pada peningkatan kriminalitas dan melemahnya kohesi sosial.
Dikutip dari goodstats.id, angka kriminalitas di Indonesia tergolong cukup tinggi di kawasan ASEAN. Pada 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 584.991 kejadian kejahatan, dengan tingkat risiko kejahatan (crime rate) sebesar 214 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti, terdapat 1 kejadian kejahatan tiap 53 detik. Jumlahnya melonjak dari 2022. Di tahun 2025, terdapat 24.327 perkara kriminalitas yang ditindak oleh polisi, terbanyak berupa kasus pencurian berat (curat) dan pencurian biasa. Ada pula kasus penganiayaan, narkotika, hingga pengeroyokan.
Rilis Akhir Tahun 2025 Polri, tingkat penyelesaian perkara (Crime Clearance /CC) secara nasional mencapai 76,22 persen dari total 325.345 kasus yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 248.076 kasus berhasil diselesaikan oleh Bareskrim Polri bersama seluruh jajaran kewilayahan.
*Tekanan Moneter dan Ambisi Fiskal*
Belum selesai dengan persoalan domestik, kondisi perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan eksternal yang kian nyata. Proyeksi nilai tukar Rupiah yang berpotensi menembus angka psikologis Rp19.000 hingga Rp20.000 per dolar AS menjadi hantu bagi stabilitas moneter. Depresiasi ini dipastikan memicu _imported inflation_ dan membengkaknya beban utang luar negeri.
Lampu kuning ini telah menyala dari lembaga pemeringkat internasional. Penurunan _outlook_ ekonomi oleh Moody’s mengkonfirmasi adanya tekanan fiskal yang serius. Struktur APBN Indonesia berada dalam jepitan paradoks fiskal. Di satu sisi terdapat ambisi belanja ekspansif yang masif, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, 'hasrat belanjanya tinggi', namun di sisi lain, kapasitas pendapatan negara terbatas alias 'cekak'. Ketimpangan antara ekspektasi belanja dan realitas penerimaan ini memaksa pemerintah terus mengandalkan instrumen utang penyambung napas untuk menutup defisit anggaran yang kian melebar.
Dikutip dari, www.cnbcindonesia.com, dalam suatu diskusi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan total utang pemerintah terhadap produk domestik bruto Indonesia sepanjang 2025 sebesar 40,5% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam diskusi tersebut, Purbaya menyatakan _*"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,"*_
*Krisis Legitimasi*
Di sisi politik, residu polarisasi pasca Pilpres, _entah mengapa_, tidak pernah berakhir dan terus menganga dalam bentuk perang informasi dan disinformasi dua kubu yang tidak pernah ‘akur’. *Ruang publik yang dipenuhi rasa saling curiga memperlemah kepercayaan terhadap Pemerintah yang tengah berjuang mewujudkan Indonesia Emas 2045.*
Polemik tak berkesudahan dari program strategis nan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi manuver diplomatik Indonesia dalam Board of Peace dan Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang “diduga” berpotensi melanggar konstitusi (sebagaimana dikutip dari hukumonline.com) hingga gaya respon komunikasi pejabat yang sering kali nir-empati dan penuh blunder, semakin mengamplifikasi kerentanan stabilitas politik dalam negeri.
*Penutup*
Sejarah mengajarkan kita, bahwa jika "dapur rakyat terganggu dan kepercayaan publik runtuh”, fondasi kekuasaan secara otomatis menjadi rapuh. Dalam kondisi kritis ini, sedikit saja ada "pemicu" dari tangan-tangan tak bertanggung jawab cukup untuk mengakhiri sebuah rezim.
Ada pernyataan menarik dari James C. Scott sebagaimana dikutip dari essai Denny JA bertajuk _“Mengapa Di Negara Mayoritas Populasinya Berpuasa Sebulan Penuh Tapi Korupsinya Tinggi ?”_. James C. Scott dalam bukunya _The Moral Economy of the Peasant_ yang diterbitkan Yale University Press tahun 1976 menunjukkan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh struktur insentif dan relasi kuasa.
Scott menemukan bahwa masyarakat memiliki batas moral terhadap kekuasaan. Selama elite mampu menjaga keadilan minimum, maka legitimasi akan bertahan.
Analisis sederhana ini bukanlah untuk menyemai pesimisme, melainkan sebagai bentuk cinta kepada Indonesia agar pembuat kebijakan segera tersadar untuk memperbaiki arah kemudi.
Di tengah kemuliaan bulan suci Ramadhan, saat hati tertuju pada penyucian diri, dunia justru tengah dibayangi awan kelam geopolitik. Dari ketegangan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, hingga dinamika konflik antara Pakistan dan Taliban, riuh rendah peperangan mengingatkan kita betapa berharganya sebuah perdamaian. Semoga bangsa dan negara ini senantiasa dilindungi dari marabahaya. Kita memohon kepada Allah _subhanahu wa ta'ala_ agar Indonesia dijauhkan dari percikan konflik global, dikuatkan fondasi ekonominya, dan dijaga persatuan rakyatnya.
*Tetaplah optimistis dan jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Teruslah mendukung kemandirian bangsa dengan mengutamakan produk dalam negeri yang halal. Jauhi hoaks, fitnah, dan provokasi digital yang merusak rajut tenun kebangsaan. Mari menjadi benteng bagi persatuan.*
*Salam*
*Abu Kamila Alfatih (2026)*
Comments
Post a Comment